Soal PTS PKn Kelas 10 Semester 2 Revisi Terbaru

 Persiapan dalam kegiatan Penilaian Tengah Semester 2 genap, tentu sebagai seorang Guru kita harus menyiapkan soal lengkap dengan Kisi-kisi dan jawabannya sehingga menghasilakan soal yang berkualitas dan dapat di pertanggung jawabkan. Maka dari pada kesempatan kali ini Admin akan membagikan contoh soal PTS atau yang dulu kita kenal UTS untuk Kelas 10 pada mata pelajaran PKn dalam pembelajaran Kurikulum 2013. Soal yang dibagikan pada artikel ini adalah soal revisi terbaru tahun pelajaran 2021-2022 semester genap. Berikut selengkapnya mengenai soal K13 ini :

Download contoh latihan Soal PTS PKn Kelas 10 Semester 2 Revisi Terbaru Kurikulum 2013

Soal PTS PKn Kelas X Semester 2 Kurikulum 2013 Revisi Terbaru 2021

A. Jawablah soal dibahwah ini dengan benar!

1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berada di bawah koordinasi menteri....
a. Kesehatan
b. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
c. Koordinator Bidang Perekonomian
d. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
e. Lingkungan Hidup

2. Menurut Zul Afdi Ardian, pada hakikatnya pembagian kekuasaan dapat dibagi dalam dua cara, yaitu secara....
a. vertikal dan horizontal
b. sentralisasi dan desentralisasi
c. legislatif dan eksekutif
d. legislatif dan yudikatif
e. eksekutif dan yudikatif

3. Kekuasaan untuk membuat undang-undang disebut kekuasaan....
a. yudikatif
b. eksekutif
c. legislatif
d. parlementer
e. presidensial

4. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang disebut kekuasaan....
a. yudikatif
b. eksekutif
c. legislatif
d. parlementer
e. presidensial

5. Landasan hukum kementerian Negara Republik Indonesia adalah....
a. pasal 17 UUD 1945
b. pasal 18 UUD 1945
c. pasal 19 UUD 1945
d. pasal 20 UUD 1945
e. pasal 21 UUD 1945

6. Di bawah ini yang merupakan kementerian yang mengatur urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas disebut dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah....
a. Kementerian Hukum dan HAM
b. Kementerian Keuangan
c. Kementerian Perindustrian
d. Kementerian Pertahanan
e. Kementerian Dalam Negeri

7. Lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurusi masalah kependudukan dan keluarga berencana yaitu....
a. ANRI
b. BKKBN
c. BKPN
d. BMKG
e. BIN

8. Kementrian yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya disebut....
a. Kementerian Dalam Negeri
b. Kementerian Luar Negeri
c. Kementerian Pertahanan
d. Kementerian Koordinator
e. Kementerian Hukum dan HAM

9. Di bawah ini yang bukan merupakan kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah, yaitu....
a. Kementerian koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
b. Kementerian koordinator Bidang Perekonomian
c. Kementerian koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
d. Kementerian Kesehatan
e. Kementerian Sekretariat Negara

10. Pembagian kekuasaan berarti bahwa kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian adalah pengertian pembagian kekuasaan menurut....
a. Jimly Asshidiqie
b. Zul Afdi Ardian
c. John Locke
d. Montesquieu
e. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim

11. Organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyatnya disebut....
a. daerah
b. regional
c. negara
d. pemerintah
e. lembaga

12.Negara adalah kekuatan dari sekelompok manusia yagn berada atau tinggal di wilayah suatu negara adalah pengertian negara menurut....
a. Robert Mac Iver
b. George Jellineck
c. Sunarko
d. Miriam Budiardjo
e. Joko Sutono

13. Negara memiliki kekuatan fisik secara legal merupakan sifat negara yang ....
a. monopolis
b. memaksa
c. mencakup semua
d. bilateral
e. multilateral

14. Negara sebagai organisasi kekuasaan terdiri atas jabatan-jabatan dan untuk mengatur masyarakat dengan kekuasaannya. Pernyataan tersebut merupakan definisi negara sebagai....
a. organisasi kekuasaan
b. organisasi politik
c. organisasi kesusilaan
d. negara intergralistik
e. negara federal

15. Suatu negara memiliki susunan masyarakatnya kesatuan, segala golongan, dan berhubungan erat dengan yang lainnya sebagai suatu kesatuan merupakan ciri....
a. negara federal
b. negara komunis
c. negara integralistik
d. negara serikat
e. negara sosialis

16. Negara dalam menetapkan tujuan bersama rakyatnya merupakan sifat negara yang....
a. monopoli
b. memaksa
c. mencakup semua
d. bilateral
e. multilateral

17. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1. memaksa
2. monopoli
3. mencakup semua
4. kesatuan
5. demokrasi
Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan sifat hakikat negara menurut Miriam Budiardjo, yaitu....
a. 1, 2, dan 3
b. 2, 3, dan 4
c. 3, 4, dan 5
d. 2, 4, dan 5
e. 1, 2, dan 5

18. Semua orang yang menjadi penghuni suatu negara disebut....
a. rakyat
b. penduduk
c. warga negara
d. bukan penduduk
e. orang asing

19. Mereka yang berada atau tinggal di wilayah suatu negara hanya untuk batas waktu tertentu dan tidak bermaksud menetap disebut....
a. rakyat
b. penduduk
c. warga negara
d. bukan penduduk
e. bukan warga negara

20. Mereka yang secara hukum sebagai anggota negara dan mengakui bahwa pemerintahan negara itu adalah pemerintahan yang sah disebut....
a. warga negara
b. bukan warga negara
c. rakyat
d. penduduk
e. bukan penduduk

21. Wilayah NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang merupaksal pasal....UUD 1945
a. 24
b. 25A
c. 25B
d. 25C
e. 26

22. Berikut ini yang merupakan batas alamiah wilayah daratan suatu negara, kecuali....
a. sungai
b. danau
c. pegunungan
d. lembah
e. pagar tembok

23. Di bawah ini yang termasuk ke dalam batas buatan wilayah daratan suatu negara adalah....
a. sungai
b. pegunungan
c. danau
d. patok besi
e. lembah

24. Perairan berupa samudera, laut, selat, danau, dan sungai disebut....
a. wilayah daratan
b. wilayah lautan
c. wilayah udara
d. wilayah negara
e. wilayah teritorial

25. Tokoh yang mengembangkan konsepsi pokok tentang kelautan Res nullius, yaitu....
a. John Sheldon
b. Hugo de Groot
c. Montesuieu
d. Miriam Budiardjo
e. John Locke
 
26. Konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara, yaitu....
a. res communis
b. res nullius
c. res sanguinis
d. res soli
e. res teritorial

27. Konferensi hukum laut internasional III diselenggarakan pada tahun....
a. 1980
b. 1981
c. 1982
d. 1983
e. 1984

28. Wilayah laut suatu negara yang jaraknya 200 mil laut diukur dari pantai disebut....
a. batas laut teritorial
b. batas zona bersebelahan
c. zona ekonomi ekslusif
d. batas landas benua
e. batas regional kelautan

29. Wilayah suatu negara yang berada di luar wilayah negara itu disebut....
a. wilayah daratan
b. wilayah lautan
c. wilayah udara
d. wilayah ekstrateritorial
e. wilayah negara

30. Tokoh yang menyatakan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan atas wilayah udaranya sampai yang diperlukan untuk menjaga keamanannya adalah....
a. Schacter
b. Cooper
c. Hugo de Groot
d. John Sheldon
e. Fauchille

31. Perhatikan pernyataan di bawah ini!
1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Perindustrian
3. Kementerian Perdagangan
4. Kementerian Pertanian
5. Kementerian Luar Negeri
6. kementerian Kehutanan
7. kementerian Pertahanan
Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945, yaitu....
a. 1 dan 2
b. 2 dan 3
c. 3 dan 5
d. 5 dan 7
e. 6 dan 7

32. Di bawah ini yang termasuk ke dalam kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah adalah....
a. Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup
b. Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perhubungan
c. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Sosial
d. Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga
e. Kementerian Agama, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Perumahan Rakyat

33. Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dan korupsi, kolusi, serta nepotisme menurut UU Republik Indonesia nomor.....
a. 25 Tahun 1999
b. 26 Tahun 1999
c. 27 Tahun 1999
d. 28 Tahun 1999
e. 29 Tahun 1999

34. Penyelenggaraan negara dalam arti sempit, yaitu....
a. eksekutif
b. legislatif
c. yudikatif
d. konstitutif
e. eksaminatif

35. Kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter merupakan kekuasaan....
a. konstitutif
b. eksekutif
c. legislatif
d. yudikatif
e. moneter

36. Tokoh yagn mempelopori konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara adalah....
a. Huge de Groot
b. Jhon Sheldon
c. Miriam Budiardjo
d. Sunarko
e. George Jellineck

37. Konferensi hukum laut internasional III diselenggarakn oleh PBB pada....
a. 10 Desember 1982
b. 11 Desember 1982
c. 12 Desember 1982
d. 13 Desember 1982
e. 14 Desember 1982

38. Wilayah udara itu haruslah sampai pada ketinggian di mana udara masih cukup mampu mengangkat balon dan pesawat udara, merupakan pengertian dari....
a. teori keamanan
b. teori pengawan cooper
c. teori udara bebas
d. teori lepas landas
e. teori udara

39. Batas wilayah Indonesia sebelah timur berbatasan langsung dengan....
a. Pulau Kalimantan
b. Timor Leste
c. Samudera Hindia
d. Samudera Atlantik
e. Papua Nugini

40. Proses permohonan kewarganegaraan oleh warga negara asing menjadi warga negara suatu negara disebut....
a. naturalisasi
b. deportasi
c. imigrasi
d. imigrasi
e. transmigrasi
e. sosialisasi

41. Jelaskan pembagian kekuasaan menurut Montesquieu!

42. Jelaskan yang dimaksud dengan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif!

43. Sebutkan pembagian kekuasaan secara horizontal!

44. Sebutkan contoh lembaga pemerintah nonkementerian!

45. Jelaskan menurut pendapatmu tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan!

46. Sebutkan pengertian negara menurut Miriam Budiardjo!

47. Sebutkan hakikat negara mneurut Miriam Budiardjo!

48. Jelaskan perbedaan penduduk dan bukan penduduk!

49. Jelaskan dua konsepsi pokok tentang wilayah lautan!

50. Sebukan pasal 28E dan pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang kebebasan beragama!

0 Response to "Soal PTS PKn Kelas 10 Semester 2 Revisi Terbaru"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel